Komisi IV DPRD Jabar Bakal Panggil LPJK

lpjk
BANDUNG –Komisi IV DPRD Jabar berjanji akan segera memanggil Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Jabar. Mereka menilai selama ini kinerja lembaga tersebut buruk.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan menilai, kinerja LPJK sangat erat kaitannya dengan program pembangunan di Jawa Barat. Namun, sampai saat ini pihaknya masih belum melihat dampak yang baik untuk Jawa Barat.
“Dalam waktu dekat ini kita akan ada dengar pendapat dengan pengurus LPJK. Kita sengaja lakukan karena banyak dari anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Jabar yang mengeluhkan buruknya kinerja LPJK,” tutur Ali kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (15/4/2015).
Dia mengatakan, ada beberapa legalitas yang hanya bisa dikeluarkan LPJK, seperti sertifikat badan usaha dan sertifikat tenaga teknik. Akan tetapi sertifikat tersebut banyak terhambat. Politikus Partai Golkar itu mengaku belum mengetahui alasannya mengapa hingga bisa terhambat.
“Jika terhambat jelas akan berdampak pula kepada tidak optimalnya program pembangunan di Jawa Barat yang seharusnya bisa segera ditenderkan,” ucap dia.
Ketua Umum Gapeksindo Jawa Barat Ali Abudan menilai, kepengurusan LPJK Jabar tidak bisa mengimplementasikan regulasi yang diatur pemerintah. Salah satunya terkait sertifikat badan usaha yang terlambat. “Tentu hal ini menjadi penghambat pembangunan di Jawa Barat,” ungkap dia.
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu anggotanya sempat mengajukan permohonan tender pembangunan kantor Samsat di Bekasi. Namun, pengajuan sangat lamban dilayani LPJK Jabar.
“Jadinya gagal tender. Ini bukti ketidakmampuan kepengurusan LPJK Jabar saat ini,” ungkapnya.
Ali mendesak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk segera mengganti kepengurusan LPJK sekarang karena akan menghambat program pembangunan. Bahkan, buruknya kinerja LPJK berdampak pula pada semakin banyaknya pejabat pembuat komitmen proyek pekerjaan yang mengundurkan diri.
“Itu disebabkan karena PPK tidak mau melanggar hukum karena PPK juga dituntut mampu menyelesaikan proyek pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saya sudah mengajukan surat ke Dewan Pengawas LPJK Jawa Barat, Gubernur, Kementerian PU, dan Dirjen PU melaporkan kinerja LPJK Jawa Barat,” ucapnya (sumber: inilahjabar.com)

No Responses

Comments are closed.

Read previous post:
ilustrasi
Hari Ini Komisi III DPR RI Gelar Uji Kelayakan Calon Kapolri

JAKARTA – Setelah lama terlunta-lunta, ahirnya Komisi III DPR RI hari ini akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and...

bpptm
Kantor BPPT-PM Dituding Mark-up Harga Ijin

CIANJURNEWS.COM – Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten Cianjur, kembali diterpa isu tidak sedap seputar dugaan...

pilkades
Pilkades Serentak 35 Desa Terancam Batal

CIANJURNEWS.COM – Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa (Pilkades) di 35 Desa yang direncanakan akan digelar tahun ini, terancam batal karena ketersediaan...

mini bus
Mini Bus DPRD Kota Bogor Ditabrak Grand Livina

CIANJURNEWS.COM – Mobil mini bus yang mengangkut 13 orang anggota dewan DPRD, Kota Bogor, Rabu (15/4) sore kemarin bertabrakan dengan...

Pelayanan-Bank-bjb
BJB Siap Sokong Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Masyarakat Desa

CIANJURNEWS.COM -- Angin segar untuk perancang dan pencipta teknologi terapan tepat guna, datang dari bank terbesar milik Pemerintah Provinsi Jawa...

Close